Back to homepage

Tugas Pokok dan Fungsi

 

  1. 1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DISHUB

Sebagai salah satu institusi pemerintah yang ada dan berperan sebagai pengayom masyarakat, Dishub memiliki fungsi pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Solok. Berikut pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh Dishub terhadap masyarakat dan daerah :

  1. Penerbitan dan pengelolaan perizinan operasinal angkutan orang/barang milik masyarakat;
  2. Penerbitan dan pengujian kelayakan operasional kendaraan angkutan orang/barang milik masyarakat;
  3. Pengaturan dan pengelolaan sarana-prasarana perparkiran, dermaga dan terminal;
  4. Pengamanan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah terkait dengan berlalu lintas;
  5. Pelaksanaan kajian dan rumusan pengembangan manajemen lalu lintas, jaringan transportasi local darat, sungai dan danau;
  6. Pengamanan setiap acara-acara daerah termasuk acara masyarakat yang dinilai perlu dan harus dilakukan pengamanan;
  7. Penerbitan dan pengelolaan perizinan terkait dengan kegiatan usaha trenportasi;
  8. Penyediaan fasilitas public dalam mengakses perizinan secara mudah, cepat dan murah.
  9. Dll.

Disamping pelayanan sebagaimana tersebut di atas, banyak pelayanan lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat juga diselenggarakan secara baik dan professional dan tidak kalah pentingnya juga pelayanan internal aparatur sebagai wujud kepedulian dalam upaya mewujudkan sumberdaya yang optimal dan professional.

 

STRUKTUR ORGANISASI

Dinas perhubungan, (dishub) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Perbup No 46 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

  1. Dishub merupakan unsur pelaksana tekhnis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan;
  2. Dishub mempunyai tugas melakukan penyusunan sekaligus pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
  3. fungsi Dishub:
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
  2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
  4. Penyelenggaraan kajian / riset tekhnis untuk mendukung tugas di bidang perhubungan;
  5. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Dishub dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

  1. Sekretariat
  1. Sekretariat mempunyai fungsi :
  1. penyusunan  program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
  2. penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
  3. penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

 

B.  Sekretariat terdiri dari :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

 

    1.  
  1. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;
  2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
  3. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
  4. mengusulkan pejabat pengelola keuangan;
  5. menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik daerah;
  6. mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan;
  7. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran;
  8. menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
  9. mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai, formasi kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural dan fungsional;
  10. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
  11. menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment);
  12. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  13. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

 

2.  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

  1. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja;
  2. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
  3. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
  4. menyiapkan data statistik;
  5. menghimpun, mengoordinasikan dan menyingkronkan perencanaan satuan kerja;
  6. melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan;
  7. melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan;
  8. menyiapkan laporan keuangan;
  9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  10. mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
  11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

 

  1. Bidang Lalu Lintas

A.  Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

  • perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang lalu lintas;
  • pelaksanaan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait dibidang pengendalian operasional, pembinaan, pengawasan dan rekayasa lalu lintas;
  • pelaksanaan kajian teknis terkait lalu lintas seperti Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
  • perumusan dan permasalahan data yang berkaitan dengan perlengkapan jalan/fasilitas LLAJ; dan
  • pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang lalu lintas.

 

B.  Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

  1. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
  2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
  3.  

1Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas :

  1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya  sebagai pedoman dan landasan kerja;
  2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  3. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
  4. melaksanakan pengamanan acara kepala daerah dalam wilayah kabupaten solok dalam hal lalu lintas dan perparkiran;
  5. memberikan pengamanan khusus acara lainnya dalam hal lalu lintas dan perparkiran;
  6. memberikan pengamanan lalu lintas dan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas pada fasilitas-fasilitas umum seperti pasar, sekolah dan perkantoran;
  7. melaksanakan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait pengendalian dan operasional;
  8. melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan, serta penindakan pelanggaran lalu lintas;
  9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diberikan atasan.

 

 

 

2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :

  1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya  sebagai pedoman dan landasan kerja;
  2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  3. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
  4. melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas yang meliputi pengaturan, rekayasa lalu lintas, dan pengawasan lalu lintas;
  5. melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan kinerja lalu lintas  pada jaringan atau ruas jalan dan persimpangan;
  6. melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perlengkapan jalan;
  7. memberikan kajian-kajian teknis tentang manajemen rekayasa lalu lintas seperti kajian analisis dampak lalu lintas;
  8. memberikan permohonan dispensasi kelas jalan, pengusulan peningkatan dan atau perbaikan kondisi jalan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diberikan atasan.

 

III.  Bidang Angkutan

    • perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang angkutan;
    • pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pemberdayaan dengan awak jasa angkutan; dan
    • pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan jasa angkutan.

 

B. Bidang Angkutan terdiri dari :

  1. Seksi Angkutan Darat; dan
  2. Seksi Angkutan Danau.

 

  1.  

1.Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas :

  1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya  sebagai pedoman dan landasan kerja;
  2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  3. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
  1. merumuskan rencana trayek angkutan pedesaan, barang dan khusus;
  2. membuat pengaturan, pembinaan dan pengendalian usaha jasa angkutan masyarakat;
  3. melakukan pembinaan jaringan kemitraan perhubungan termasuk dengan awak angkutan;  
  4. memberikan pelayanan dan pembinaan perizinan jasa angkutan darat;
  5. mengumpulkan dan pengolahan data yang berkaitan dengan pelayanan angkutan darat;
  6. memberikan kajian-kajian teknis mengenai angkutan seperti kajian tarif, kelayakan finansial angkutan umum, kajian pengembangan trayek baru;
  7. melakukan eveluasi berkaitan dengan pelayanan jasa angkutan orang;
  8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diberikan atasan

 

  1. utan Danau mempunyai tugas :
  1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya  sebagai pedoman dan landasan kerja;
  2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  3. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
  1. merumuskan rencana umum jaringan angkutan danau;
  2. menetapkan alur pelayaran;
  3. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian usaha jasa angkutan danau; 
  4. melakukan pembinaan jaringan kemitraan perhubungan termasuk dengan awak angkutan danau;  
  5. melaksanakan pelayanan dan pembinaan perizinan jasa angkutan danau;
  6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diberikan atasan.

IV.  Bidang Keselamatan

A. Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
  2. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait bidang keselamatan sarana dan prasarana perhubungan;
  3. pelaksanaan kajian teknis terkait sarana dan prasarana perhubungan;
  4. penyusunan rencana dan program di bidang keselamatan; 
  5. pelaksanaan audit keselamatan dan analisis kecelakaan; dan
  6. pemberian penyuluhan keselamatan transportasi.
  7.  
  1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
  2. Seksi Keselamatan dan Penyuluhan.

 

    1. . Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
  1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya  sebagai pedoman dan landasan kerja;
  2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  3. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
  4. menetapkan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana perhubungan;
  5. melaksanakan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait dibidang pengembangan sarana dan prasarana perhubungan;
  6. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
  7. mengumpulkan, mengolah data dan melaksanakan kajian teknis terkait sarana dan prasarana perhubungan;
  8. melakukan pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan teknik rekayasa kendaraan;
  9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diberikan atasan.

 

  1. .  Seksi Keselamatan dan Penyuluhan mempunyai tugas :
  1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya  sebagai pedoman dan landasan kerja;
  2. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  3. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
  4. menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis keselamatan transportasi;
  5. menyusun dan menyiapkan modul penyuluhan keselamatan dan kebijakan transportasi;
  6. melaksanakanaudit keselamatan dan analisis kecelakaan;
  7. melaksanakan penyuluhan keselamatan dan kebijakan transportasi;
  8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diberikan atasan.